Mendapat Penolakan Dari Berbagai Tokoh, Wiranto Ungkap Tujuan Tim Hukum yang Dibentuknya

                                              

MeadanKoran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberi penjelasan soal niat pemerintah membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan dan tindakan tokoh pasca pemilu 2019.

BANDAR DOMINO99 | AGEN BANDARQ | AGEN POKER | DOMINO ONLINE | AGEN DOMINO

Penjelasan ini disampaikan Wiranto karena langkah tersebut mendapat kritik dan penolakan dari sejumlah pihak.

Wiranto mengatakan, tim yang dibentuk itu akan membantu Kemenko Polhukam dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan pengendalian masalah-masalah hukum dan keamanan nasional.

Ini bukan badan hukum nasional mengganti lembaga hukum yang lain, tapi merupakan satu tim perbantuan para pakar hukum untuk membantu Kemenkopolhukam, untuk meneliti, mencerna, mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang sudah nyata-nyata melanggar hukum," kata Wiranto seperti dikutip dari siaran pers resmi Kemenko Polhukam, Selasa (7/5/2019).

"Nah kita perlu tim bantuan itu, bukan berarti secara formal dan secara organisasi kemudian kita abaikan, tidak. Pemerintah punya lembaga-lembaga hukum yang sudah formal dalam ketata negaraan Indonesia, ada Kejaksaan, ada Kepolisian, apalagi ada MA dan sebagainya," tambah dia.

Wiranto mengaku sudah bertemu dengan para profesor dan doktor hukum dari berbagai universitas di Indonesia.

Menurut dia, mereka juga mempunyai empati terhadap tugas-tugas yang diemban pemerintah dan juga memiliki kepedulian kepada nasib negeri ini.

Selain itu, para pakar hukum ini juga sudah gerah melihat banyak aktifitas-aktifitas yang seharusnya sudah masuk kategori melanggar hukum dan seharusnya ditindak.

Namun menurut dia penindakan tersebut tidak mudah karena banyaknya pelanggaran serta waktu yang sangat singkat.

Oleh karena itu, bantuan dari tim yang terdiri dari pakar ini dibutuhkan.